Author: Redaksi MSW

Urgensi Uji Tuntas dan Penilaian Dampak Hak Asasi Manusia di Sektor Perkebunan Sawit*

Indonesia merupakan penghasil kelapa sawit terbesar di dunia. Pada 2024 Indonesia menghasilkan sekitar 46,5 juta metrik ton minyak kelapa sawit. Angka ini setara dengan 58 persen dari total produksi minyak sawit global (IndonesiaBaik.id, 15 Januari 2025). Tingginya produksi minyak kelapa sawit ini semakin menegaskan kontribusi industri kelapa sawit terhadap pembangunan dan perekonomian Indonesia. Pemerintah mencapat […]
Read more

RUU Hukum Acara Pidana dan Hak Asasi Manusia

Pemerintah dan DPR RI mengagendakan Indonesia akan memiliki hukum acara pidana yang baru seiring dengan berlakunya KUHP Baru yang akan berlaku efektif pada 2 Januari 2026. Hukum acara pidana baru ini diharapkan akan menggantikan KUHAP yang saat ini berlaku yang telah menjadi rujukan utama dalam proses peradilan pidana selama 45 (empat puluh lima) tahun terakhir. […]
Read more

Mengenal Standar Norma dan Pengaturan tentang Bisnis dan HAM

Pengantar Pada Juli 2024, Komnas HAM mengeluarkan Standar Norma dan Pengaturan (SNP) Nomor 13 tentang HAM atas Bisnis dan HAM. [i] SNP merupakan salah satu kebijakan yang dimiliki Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI) sebagai lembaga mandiri setingkat lembaga negara lainnya yang memiliki wewenang untuk melakukan pengkajian dan penelitian membahas berbagai permasalahan yang […]
Read more

Kementrian Perdagangan Harus Membuat Kebijakan Yang Menjamin Ketersediaan Minyak Goreng

Kementrian Perdagangan dapat dikatakan sebagai Kementrian yang paling bertanggung jawab atas kelangkaan minyak goreng yang terjadi sejak akhir tahun 2021. Kelangkaan minyak goreng tersebut mengakibatkan sulitnya masyarakat mengakses minyak goreng dan melonjaknya harga minyak goreng. Sebagai salah satu dari sembilan bahan pokok yang menjadi  kebutuhan pokok masyarakat, dan dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, seharusnya penyediaan akan […]
Read more

Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Tahun 2021-2025 Harus Dijadikan Fondasi Dalam Mendorong Akselerasi Pembangunan Inklusif, Merata dan Berkeadilan.

Setelah mengalami penundaan hampir selama 2 (dua) tahun akhirnya Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Tahun 2021-2025. Ditandatanganinya Perpres ini menandai berakhirnya Perpres No. 33 tahun 2018 tentang Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana […]
Read more

Human Rights Impact Asessment

Pada Juni 2008, John Ruggie, Perwakilan Khusus PBB untuk Bisnis dan HAM mempresentasikan Kerangka Kerja Perlindungan, Penghormatan, dan Pemulihan HAM dihadapan Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB); Setelah diskusi, pembahasan dan feedback dari berbagai pemangku kepentingan: perwakilan negara-negara, kelompok bisnis dan masyarakat sipil, pada Juni 2011, PBB mengesahkan Prinsip-Prinsip Panduan untuk Bisnis dan Hak […]
Read more

Komitmen Pengembangan Kebijakan Bisnis dan Hak Asasi Manusia Dalam Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 2020 – 2025

Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) yang dirilis Presiden Joko Widodo melalui Perpres No. 53 Tahun 2021 merupakan RANHAM generasi kelima. RANHAM periode 2020-2025 ini tidak hanya membahas mengenai formalitas pembangunan hak asasi manusia secara umum, tetapi dapat dikatakan sebagai sebuah dokumen yang berisi komitmen politik Pemerintahan Joko Widodo dalam pembangunan hak asasi manusia […]
Read more

Menakar Komitmen Indonesia untuk Mewujudkan Net-Zero Emission

Perubahan iklim yang diakibatkan oleh memanasnya suhu global dewasa ini semakin mengkhawatirkan. Situasi ini sudah menjadi perhatian bangsa-bangsa di dunia. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang merilis laporan ilmiah yang memberi peringatan mengenai gelombang panas yang semakin ekstrem, kekeringan dan banjir, serta batas suhu utama yang dilanggar dalam satu dekade. Pemanasan global ditengarai akan berdampak buruk terhadap […]
Read more

Larangan Ekspor Batu Bara : Bagaimana Langkah Mitigasinya?

Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia-Indonesian Coal Mining Association (APBI-ICMA) menilai kebijakan pemerintah melakukan larangan ekspor batu bara selama sebulan pada periode 1-31 Januari 2022 merupakan kebijakan yang diambil secara tergesa-gesa dan tidak melibatkan pelaku usaha. “Kami menyatakan keberatan dan meminta ke Menteri ESDM untuk segera mencabut surat tersebut,” ujar Ketua Umum APBI-ICMA Pandu Sjahrir. Ia […]
Read more

Potensi Perkebunan Kelapa Sawit di Jambi dan Mitigasi Dampak Yang Harus Dilakukan

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi pada triwulan II 2021 mengalami pertumbuhan positif dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini didukung oleh hampir seluruh kategori lapangan usaha. Sektor Transportasi dan Pergudangan menjadi salah satu kontributor tertinggi dalam menopang perekonomian Jambi,  diikuti Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Penerbangan maupun transportasi darat, hunian hotel dan penyediaan makan minum. Lapangan usaha lainnya […]
Read more

Subscribe Email Anda untuk mendapat Info terbaru

Press ESC key to close search