Business

Presiden Joko Widodo Harus Menjamin Hak-hak Atas Tanah Masyarakat Desa Sungai Sodong, Mesuji, Ogan Komiring Ilir, Sumatera Selatan

Presiden Joko Widodo harus menjamin dan memberikan hak-hak atas tanah kepada masyarakat Desa Sungai Sodong, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komiring Ilir, Sumatera Selatan. Pada masa akhir jabatannya ini Presiden Joko Widodo harus menunjukkan bahwa legasinya benar-benar dapat dinikmati dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat Desa Sungai Sodong. Presiden Joko Widodo tidak boleh membiarkan sekelompok pengusaha […]
Read more

Penyalahgunaan BBM Subsidi Jadi Ladang Mafia BBM Raup Keuntungan

Akibat Lemahnya Pengawasan, Penyalahgunaan BBM Subsidi Jadi Ladang Mafia BBM Raup Keuntungan Dimensi News – NASIONAL, NEWS 14 Jam Yang Lalu Oleh Mansur Lubis JAKARTA – Pemerintah telah mengeluarkan peraturan penyaluran Bahan Bakan Minyak (BBM) Subsidi khususnya jenis Solar diseluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) diwilayah Indonesia . Dalam sepekan ini jejaring sosial digital masayrakat masih dihangatkan […]
Read more

Hak Usaha Peternak Rakyat Dirampas Oleh Perusahaan Konglomerasi

Siaran Pers Sekretariat Bersama Asosiasi Perunggasan Peternak mandiri dan peternak rakyat di Indonesia berada pada titik terendah kehidupan dan operasional usahanya. Dalam kurun waktu 5 (tahun) terakhir, kerugian dan kebangkrutan menjadi bagian keseharian yang tidak dilepaskan dari kehidupan peternak mandiri dan peternak rakyat. Kesulitan yang dialami peternak mandiri dan peternak rakyat ini terjadi Kementrian dan […]
Read more

PERPPU CIPTA KERJA: Dari Izin Lingkungan Menjadi Persetujuan Lingkungan

Pendahuluan Tahun 2023 belum genap lewat satu minggu. Tetapi dinamika dan diskursus mengenai hukum dan hak asasi berkembang dengan cepatnya. Langkah dan kebijakan yang dilaksanakan Presiden Jokowi memicu perdebatan menarik mengenai orientasi pembangunan hukum dan hak asasi manusia di Indonesia. Salah satu hal yang mendorong perdebatan adalah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 tahun […]
Read more

Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) Dalam PERPPU No. 2 tahun 2022

Pendahuluan Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) menjadi salah satu isu yang sangat krusial dan kontroversial dalam UU Cipta Kerja. Dalam UU Cipta Kerja, Pemerintah mewajibkan AMDAL hanya untuk kegiatan usaha yang berisiko tinggi (Hukum Online, 7 Juni 2021). Hal ini dianggap sebagian besar masyarakat, khususnya lembaga-lembaga yang aktif dalam isu sosial dan lingkungan hidup sebagai […]
Read more

Kelangkaan Minyak Goreng dan Tanggung Jawab Pemerintah

Berakhirnya tahun 2022 menyisakan momen-momen penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Salah satu peristiwa penting yang terjadi dan sulit dilupakan adalah terjadinya kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng yang terjadi di Indonesia pada 16 Maret – 30 April 2022. Peristiwa ini tentunya agak sulit diterima akal sehat, mengingat Indonesia merupakan negara terluas dan penghasil kelapa sawit […]
Read more

Kasus Wadas dan AMDAL

Kasus Wadas dan AMDAL Penolakan masyarakat Desa Wadas, Kecamatan Bener, Purworejo, Jawa Tengah terhadap kebijakan pemerintah mengenai eksploitasi batu andesit yang berada di desanya menjadi konflik yang berkepanjangan. Hal ini tidak lepas dari adanya permintaan agar warga melepaskan hak kepemilikan lahan mereka dengan cara ganti rugi. Sebagian besar masyarakat Wadas menolak sejak rencana eksploitasi batu […]
Read more

Dokumen Lingkungan Hidup

Dokumen Lingkungan Hidup Disahkannya Undang-undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah mengubah sejumlah ketentuan yang terdapat di dalam 82 Undang-undang. Salah satunya UU No. 32 Tahun tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), khususnya yang terkait dengan pengaturan dokumen lingkungan. Dokumen lingkungan merupakan Dokumen yang berisi Pedoman untuk mengelola dampak positif dan […]
Read more

Petisi Perubahan Iklim di Indonesia

Beberapa lembaga swadaya masyarakat mengajukan petisi kepada Komnas HAM terkait dengan kebakaran hutan dan lahan yang berpotensi memengaruhi perubahan iklim di Indonesia. Petisi yang disampaikan pada pada 15 Desember  2021 tersebut diajukan oleh Komunitas Hukum Tamuan Bangkal, Kalimantan Tengah; Komunitas Korban Asap Kuala Kuayan, Kalimantan Tengah; Justice, Peace, and Integrity of Creation (JPIC), Kalimantan; AURIGA […]
Read more

Subscribe Email Anda untuk mendapat Info terbaru